
Selamat Datang UU Perampasan Aset: Ayo Bongkar Total, Jangan Tebang Pilih! 18 tahun. Sejak PPATK mengusulkannya pada 2008, RUU Perampasan Aset melewati 3 presiden & berkali-kali masuk laci. Hari ini palu diketok. Kita sambut dgn satu kata: akhirnya. Selama ini koruptor dipenjara beberapa tahun, keluar, lalu hidup nyaman dari harta yg tak tersentuh. Penjara jadi ongkos, bukan hukuman. UU ini mengubah hitungan itu: hartanya dikejar, dirampas, dan dikembalikan ke negara serta korban. Pemiskinan koruptor tak lagi sekadar slogan. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan. UU ini memberi kewenangan besar: aset bisa dirampas tanpa menunggu putusan pidana. Di tangan penegak hukum yang jujur, ini pedang keadilan. Di tangan kekuasaan yg pilih kasih, ini pentungan politik. Lawan dibidik, kawan dilindungi. Pola itu sudah terlalu sering kita lihat. Jadi ujiannya bukan di pasal, tapi di keberanian. Beranikah UU ini dipakai pertama kali untuk membongkar skandal besar di lingkar kekuasaan, termasuk kasus MBG/BGN? Atau hanya tajam ke bawah & ke seberang? Masih ada pekerjaan rumah lain. Siapa yg mengelola aset rampasan, dan siapa yg mengawasinya? Jangan sampai harta yg dirampas dari koruptor malah dikorupsi lagi, menyusut nilainya, atau berpindah tangan diam-diam. Publik berhak tahu berapa yg dirampas, di mana disimpan, dan untuk apa dipakai. Kita mendukung UU ini. Justru krn mendukung, kita akan jadi yg pertama menagih. Setiap perampasan harus transparan, bisa diuji di pengadilan, dan diumumkan ke publik. Selamat datang, UU Perampasan Aset. Sekarang buktikan: bongkar total, jangan tebang pilih!























