←
Jimly Asshiddiqie8,936 posts
Jimly Asshiddiqie avatar

Jimly Asshiddiqie

@JimlyAs

Pensiunan MK, DKPP, DPD, MPR, DGTK, KOMNASHAM. Terakhir mantan KPRP. Juga pensiunan guru besar tapi tetap pengajar kehormatan di UI, UNHAN, STHM & Univ al-Azhar

◷ Joined March 2010▧ 1,350 Photos and videos
Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·21h

Selamat milad ke-114 tahun Muhammadiyah sbg pergerakan dakwah dan pendidikan yg sngat berhasil mewujudkan cita2 para pendirinya memajukan peradaban Islam dan bangsa nusantara. Semoga terus menginspirasi utk bngsa, negara & kemanusiaan yg adil & beradab.

Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 12

Mudah2an semua berjalan lancar dan damai, semata-mata utk NKRI.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran Rabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. "Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," ucap Muzani membacakan surat di hadapan awak media, Kamis (12/11). Surat tersebut diantarkan langsung oleh Gibran ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Kehadiran Gibran disambut oleh pimpinan MPR RI. Simak selengkapnya di cnnindonesia.com (📷 CNN Indonesia/Putri) #cnnindonesia #cnnindonesiacom #peristiwa #gibranrakabumingraka

0:43
Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 10

Kita mengucapkan selamat atas anugerah Pahlawan Nasional utk Mr. Muhammad Roem dan Jend.Hoegeng yg ditetapkan oleh Presiden. Semoga menginspirasi bagi kita semua untuk meneladani kepahlawanan mereka bersama pahlawan2 lainnya.

Tribunnews.com avatar
⟳ Jimly Asshiddiqie retweeted
Tribunnews.com@tribunnews·Nov 10

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, Rapat Pimpinan (Rapim) MPR RI secara resmi telah menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Muzani mengatakan, proses selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu diungkapkan Muzani dalam akun resmi Instagramnya @ahmadmuzani2, pada Selasa (10/11/2026), yang telah dikonfirmasi oleh Tribunnews. "Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. Langkah selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan yang berlaku di MPR RI," ungkap Muzani. #HidayatNurWahid #WakilKetuaMPR #AhmadMuzani #BreakingNews Baca selengkapnya: tribunnews.com/nasional/7909…

Post attachment
BeritaSatu avatar
⟳ Jimly Asshiddiqie retweeted
BeritaSatu@Beritasatu·Nov 10

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi membuka Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Puan menyampaikan apresiasi atas kesigapan kepolisian dalam mengusut kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Puan juga secara tegas mengingatkan agar kewenangan negara dan instrumen penegak hukum tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, kriminalisasi, maupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Simak berita selengkapnya di BeritaSatu.com, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store! #BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #PuanMaharani #KetuaDPR #DPR #PenyadapanPresiden #PrabowoSubianto #SidangParipurna #Politik #Hukum #Viral #ListyoSigitPrabowo #PrabowoSubianto #Penyadapan #Pembungkaman #AlatKekuasaan #Kriminalisasi

0:52
METRO TV avatar
⟳ Jimly Asshiddiqie retweeted
METRO TV@Metro_TV·Nov 10

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, menyampaikan pidato penting pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Di hadapan para anggota dewan, Puan menyoroti berbagai dinamika politik yang tengah menguji integritas bangsa, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, hingga ancaman penyalahgunaan alat kekuasaan negara. Dalam pidatonya, Puan mengungkapkan bahwa bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan berat berupa potensi penyalahgunaan kewenangan kekuasaan negara yang tidak hanya mengancam hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga berpotensi mengancam para pimpinan nasional. #PuanMaharani #KetuaDPR #DPRRI #SidangDPR #PenyadapanPresiden #BreakingNewsMetroTV

1:08
METRO TV avatar
⟳ Jimly Asshiddiqie retweeted
METRO TV@Metro_TV·Nov 9

Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) per Senin (9/11/2026). Giring menjelaskan bahwa keputusan keluar diambil usai pertimbangan matang menyusul adanya dinamika internal serta arah partai yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip dan nilai perjuangan awalnya. Giring menegaskan bahwa langkah politiknya keluar dari partai tidak menyurutkan komitmen pengabdiannya kepada bangsa, terutama dalam menjalankan amanah kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan pamitnya lewat media sosial, Giring menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh keluarga besar PSI atas kebersamaan dan pelajaran berharga selama berkiprah di partai tersebut. Sumber: IG @giring #GiringGanesha #PartaiSolidaritasIndonesia #PSI #WakilMenteriKebudayaan #PolitikIndonesia #MetroTV

1:44
Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 4

Benar. Lanjutkan tanpa ragu.

Menyadap Kepala Negara adalah Skandal yang Mengancam Fondasi Negara Hukum. Oleh : Dr. Didik Mukrianto, SH., MH Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH atas dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Dugaan perbuatan dilakukan sepanjang 2025–2026 tanpa mengikuti prosedur hukum, disertai upaya penghapusan jejak data. Kasus ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan ilustrasi nyata bahaya penyadapan ilegal oleh aparat penegak hukum, terutama ketika sasarannya adalah kepala negara. Hukum Indonesia memang memberi ruang bagi Kepolisian untuk melakukan penyadapan, tetapi dengan batasan sangat ketat. Pasal 31 ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016 memberikan pengecualian terhadap larangan intersepsi hanya untuk kepentingan penegakan hukum atas permintaan Polri, Kejaksaan, atau lembaga lain yang kewenangannya ditetapkan undang-undang. Khusus u/ Polri, prosedur teknis diatur dalam Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010, yang intinya mengatur : 1. Permohonan harus diajukan secara tertulis dengan dasar laporan polisi dan alasan yang jelas. 2. Kabareskrim menilai kelayakan. 3. Harus ada izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri sebelum operasi dimulai. 4. Masa berlaku maksimal 30 hari (dapat diperpanjang). 5. Hasil hanya boleh digunakan sebagai alat bukti dan wajib dimusnahkan jika tidak relevan. UU khusus seperti Narkotika dan Terorisme juga mengatur mekanisme serupa yang umumnya mensyaratkan izin pengadilan. KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) mengakui kewenangan penyidik untuk melakukan penyadapan demi penyidikan, tetapi detailnya tetap didelegasikan kepada undang-undang khusus. Tidak ada ketentuan yang membolehkan polisi menyadap secara bebas atau diam-diam tanpa kontrol yudisial. Penyadapan berubah menjadi tindak pidana ketika dilakukan tanpa izin pengadilan, tanpa dasar laporan atau bukti permulaan yang cukup, bukan untuk kepentingan penegakan hukum, atau disertai penghapusan jejak. Sanksi yang mengancam pelaku meliputi: Pasal 31 UU ITE: hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp800 juta. Pasal 40 UU Telekomunikasi: hingga 15 tahun penjara. Pasal 258 KUHP Baru: hingga 10 tahun penjara. Hasil penyadapan ilegal tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Bahkan anggota Polri sendiri tidak kebal, mereka dapat dijerat pidana sekaligus sanksi etik hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Penyadapan ilegal terhadap warga biasa sudah merusak hak privasi (Pasal 28G UUD 1945) dan kepercayaan publik. Ketika sasarannya adalah Presiden, bahayanya meningkat menjadi ancaman terhadap keamanan negara dan stabilitas politik. Ancaman keamanan nasional. Komunikasi kepala negara berisi informasi paling sensitif, kebijakan luar negeri, strategi keamanan, operasi militer, dan komunikasi dengan pejabat tinggi. Kebocoran informasi ini berpotensi digunakan untuk pemerasan, intimidasi, atau bahkan diserahkan kepada pihak luar. Kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan secara aman dan efektif bisa terganggu. Risiko makar. Jika terbukti ada niat untuk melemahkan atau mengancam kekuasaan pemerintahan, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 104 dan 107 KUHP tentang makar. Ancamannya sangat berat pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Keterlibatan aparat dalam penyadapan kepala negara berpotensi masuk kategori pengkhianatan terhadap konstitusi. Kerusakan institusional. Ketika oknum atau pejabat tinggi Polri menyadap Presiden secara ilegal, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum runtuh. Muncul pertanyaan fundamental, jika kepala negara saja tidak aman dari penyalahgunaan wewenang aparat, bagaimana dengan warga biasa? Kasus ini juga menunjukkan risiko politisasi Polri dan munculnya faksi internal yang bertindak di luar kendali hukum. Page 1/2

Post attachment
Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 4

Kasus terbesar 2026 baru saja terjadi. Mantan Kapolri diduga terlibat tindak pidana penyadapan. Saatnya utk sungguh2 melakukan reformasi internal POLRI yg sistemik & trpadu sesuai rekomendasi KPRP yg sbgian besar disetujui oleh Presiden.

Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 3

Menghadiri peluncuran buku dlm rangka 93 th Bapak Harry Chan Silalahi, tokoh pendiri CSIS. Selamat pak, semoga selalu sehat dan menginspirasi.

Post attachmentPost attachmentPost attachment
Jimly Asshiddiqie avatar
Jimly Asshiddiqie@JimlyAs·Nov 2

Burhanuddin Muhtadi ini intelektual hebat & sukses. Alhamdulillah, dari mana2 dapat penghargaan. Minggu ini akan dapat penghargaan lagi dari BRIN, Habibie Prize 2026. Selamat ya.

Akhirnya minggu lalu saya menginjakkan kaki kembali ke tanah air setelah 1,5 bulan bertapa di Fudan University, Shanghai. Sebagai penutup fellowship saya di Fudan, saya menyajikan paper saya mengenai “Elite Framing and Public Attitudes toward China’s Belt and Road Initiative in Indonesia.” Saya berargumen resistensi terhadap investasi Tiongkok justru lebih kuat di tempat yang tidak memiliki proyek investasi Tiongkok. Eksperimen survei terhadap 7.870 responden di 38 provinsi menghasilkan dua temuan menarik. Pertama, Gen Z paling sensitif terhadap isu tenaga kerja asing. Ketika dihadapkan pada framing proyek BRI mendatangkan pekerja asing dan mengurangi lapangan kerja lokal, dukungan turun tajam. Namun, efek ini hampir seluruhnya terkonsentrasi pada Gen Z. Pada generasi lebih tua, efeknya nyaris nol. Masuk akal, Gen Z sedang memasuki pasar kerja sehingga isu persaingan tenaga kerja langsung mengirim sinyal kecemasan ekonomi mereka. Kedua, mereka yang tinggal dekat proyek investasi Tiongkok justru lebih sulit dipengaruhi. Bukan karena lebih pro-Tiongkok, rata-rata mereka malah sedikit lebih kritis. Namun, pengalaman berinteraksi langsung mungkin membuat mereka lebih tahan terhadap narasi negatif. Paradoksnya, Gen Z secara umum adalah generasi yang paling positif terhadap Tiongkok karena tidak dijejali warisan peristiwa 1965, tetapi sekaligus paling mudah digoyahkan oleh isu tenaga kerja asing.

Post attachmentPost attachmentPost attachmentPost attachment