←
Komisi Informasi Pusat RI11,718 posts
Komisi Informasi Pusat RI avatar

Komisi Informasi Pusat RI

@KIPusat

Komisi Informasi Pusat | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Layanan 021 34830741 • sekretariat@komisiinformasi.go.id

◷ Joined June 2012▧ 2,601 Photos and videos
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·15h

Pembukaan Rakornas dan Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 resmi digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026). Dihadiri Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Gubernur Sumatera Selatan, serta para pemangku kepentingan dari berbagai daerah, forum ini memperkuat sinergi pusat dan daerah untuk mendorong keterbukaan informasi yang semakin berdampak bagi masyarakat. Penguatan ini diharapkan membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik, memahami kebijakan pemerintah, serta berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan. Simak rangkaian pembukaan Rakornas dalam video berikut. Baca berita selengkapnya di website resmi Komisi Informasi Pusat: komisiinformasi.go.id.

1:44
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 18

Bagaimana keterbukaan informasi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan? Pertanyaan ini menjadi salah satu isu penting dalam Pembukaan dan Seminar Nasional Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 di Palembang, Rabu (18/11/2026). Sejumlah isu strategis akan dibahas, mulai dari strategi komunikasi pemerintah dalam menghadapi disinformasi di era digital, penegakan hukum terhadap tindak pidana keterbukaan informasi publik, dukungan pengelolaan APBD bagi Komisi Informasi, hingga praktik baik keterbukaan informasi di daerah. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang benar, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, serta berpartisipasi dalam pembangunan. #Bukainformasipublik #Hakandauntuktahu #RakornasKI2026

Post attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 17

Pendalaman secara menyeluruh terhadap setiap register sengketa menjadi bagian penting dalam memastikan Majelis Komisioner memiliki dasar pertimbangan yang adil dan komprehensif sebelum mengambil keputusan. Dalam sidang lanjutan 51 register sengketa informasi antara Fungsiawan dan Kementerian Keuangan RI, Majelis memeriksa setiap perkara serta mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Setelah seluruh pemeriksaan dinyatakan cukup, sidang diskors untuk dilanjutkan ke tahap musyawarah Majelis dan penyusunan putusan. Baca berita selengkapnya di website resmi Komisi Informasi Pusat: komisiinformasi.go.id #bukainformasipublik #hakandauntuktahu

2:40
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 16

Keterbukaan informasi publik membantu masyarakat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan, memahami kebijakan, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan. Untuk memastikan upaya tersebut terus diperkuat, Komisi Informasi Pusat bersama Komisi Informasi Daerah se-Indonesia menyelenggarakan Rakornas Komisi Informasi 2026 di Palembang, 17–19 November 2026. Berbagai tantangan perlu dijawab dengan kolaborasi dan kesamaan langkah agar transparansi pemerintahan semakin kuat dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Sinergi ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. #bukainformasipublik #hakandauntuktahu #RakornasKI2026

1:06
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 16

Penguatan keterbukaan informasi publik membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan komitmen bersama. Semangat tersebut menjadi landasan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang akan berlangsung pada 17–19 November 2026 di Kota Palembang. Mari bersama-sama menyukseskan agenda nasional ini dan memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sampai bertemu di Palembang! #Bukainformasipublik #Hakandauntuktahu #RakornasKI2026

0:31
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 16

Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban badan publik, tetapi bagian penting dari hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan. Berangkat dari persoalan dan masukan yang dihimpun dalam Pra-Rakornas pada 3 November 2026, Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah se-Indonesia bertemu dalam Rakornas 2026 di Palembang, 17–19 November 2026. Forum ini menjadi ruang untuk menyelaraskan langkah, membahas tantangan kelembagaan, serta merumuskan rekomendasi konkret dalam memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. Hasilnya diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan antarlembaga, tetapi menjadi langkah nyata agar hak masyarakat atas informasi publik semakin terpenuhi. #bukainformasipublik #hakandauntuktahu #RakornasKI2026

Post attachment
AirNav Indonesia avatar
⟳ Komisi Informasi Pusat RI retweeted
AirNav Indonesia@AirNav_Official·Nov 16

Selamat melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Komisi Pusat Tahun 2026 @KIPusat Semoga kegiatan ini berjalan lancar serta menghasilkan sinergi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Post attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 14

Semangat keterbukaan informasi mewarnai hari pertama Presentasi Uji Publik Monev KIP 2026!

2:24
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 9

Informasi publik yang terbuka memberi masyarakat kesempatan untuk memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan turut berperan dalam pembangunan. Karena itu, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari kelengkapan layanan dan dokumen. Kebijakan badan publik juga harus memberikan dampak nyata bagi pemenuhan hak masyarakat dan penguatan partisipasi publik. Inilah yang menjadi fokus KI Pusat dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. 📖 Baca selengkapnya di komisiinformasi.go.id #BukaInformasiPublik #hakandauntuktahu

Post attachmentPost attachmentPost attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 9

Selamat kepada seluruh badan publik yang telah melangkah ke tahapan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Tahap ini menjadi kesempatan bagi badan publik untuk menunjukkan komitmen, strategi, dan dampak kebijakan keterbukaan informasi dalam memenuhi hak masyarakat. Apa pesan Dery Hendryan, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, bagi seluruh badan publik peserta? Simak pesan selengkapnya dalam video berikut! 🎥

1:53
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 9

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus didukung dengan pengelolaan informasi yang tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi Informasi Pusat mendorong Kementerian Koperasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara sistematis dan sesuai ketentuan, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Simak selengkapnya di komisiinformasi.go.id/

Post attachmentPost attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 9

📢 Sejauh mana keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat? Komisi Informasi Pusat menggelar Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dengan tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.” Dalam rangkaian presentasi ini, badan publik akan memaparkan strategi, kebijakan, dan inovasi keterbukaan informasi untuk didalami bersama panelis. Masyarakat dapat menyaksikan sejauh mana upaya tersebut berdampak pada pemenuhan hak atas informasi dan peningkatan partisipasi publik. 📅 10–12 November 2026 📍 Jakarta 📺 Saksikan Presentasi Uji Publik secara langsung mulai besok, 10 November 2026, melalui YouTube Komisi Informasi Pusat. #bukainformasipublik #hakandauntuktahu #UjiPublik2026 #KeterbukaanInformasiPublik

Post attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 7

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan aset negara. Ketua Bidang Regulasi KI Pusat, Rini Purwandari, menyampaikan hal tersebut dalam FGD penguatan kelembagaan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI di Bekasi, Rabu (4/11/2026). Ia mendorong penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi agar pengelolaan aset lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Simak selengkapnya di komisiinformasi.go.id/

Post attachmentPost attachment
Komisi Informasi Pusat RI avatar
Komisi Informasi Pusat RI@KIPusat·Nov 7

Sebanyak 77 dari 120 badan publik di Provinsi Banten meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat, Arman Fauzi, bersama Ketua Bidang Strategi dan Riset KI Pusat, Joemarthine Chandra, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan pentingnya menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi penilaian. Apa pesan selengkapnya dari para pimpinan? Simak video ini dan baca berita selengkapnya di komisiinformasi.go.id/. #bukainformasipublik #HakAndaUntukTahu

2:24