
Khawatir percakapan teleponmu disadap secara diam-diam tanpa batasan hukum yang jelas? 🤔 Empat orang Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia menguji Pasal 136 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perihal kewenangan penyidik dalam melakukan penyadapan. Para Pemohon menilai, ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyadap tanpa syarat apapun, baik mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu. Hal ini berpotensi melanggar privasi karena warga yang bukan tersangka dapat ikut tersadap tanpa sepengetahuan mereka, hanya karena berkomunikasi dengan nomor telepon yang sedang disasar. Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar tindakan penyadapan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu namun wajib mendapat persetujuan pengadilan paling lambat 1x24 jam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak konstitusional dan privasi warga negara. Baca berita selengkapnya di menu Berita Sidang pada laman mkri.id ya, #Courtizen! 😉 #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI #KUHAP







