
Lucu rasanya ketika bicara soal pajak dibawa kembali ke teori kontrak sosial. Padahal, program prioritas yang jadi beban anggaran semua muncul tanpa dasar hukum jelas... kdkmp pake inpres, mbg gatau deh apa dasarnya.
Saya bisa memahami kritik dan sentimen warganet terhadap pernyataan Menkeu soal pajak kemarin, apalagi terhadap kutipan yang dipenggal sehingga rawan kehilangan konteks. Positifnya, ada penguatan kesadaran tentang pentingnya belanja negara dirancang secara partisipatoris. Keterlibatan dan rasa memiliki para pembayar pajak ini cermin kontrak sosial yang mulia. Kritik dan sentimen ini perlu didengar, dikelola, dan dirawat di ruang publik demokratis. Namun pernyataan Menkeu di forum yang sama, yang sangat mengena dan menunjukkan kemajuan dalam upaya merawat kontrak sosial itu, rasanya juga angin segar yang layak disyukuri. Berikut pernyataan verbatim Menkeu: "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah membayar pajak untuk Republik Indonesia. Seluruh wajib pajak yang menunaikan pembayaran pajaknya adalah para pahlawan penerimaan negara. Saya ingin menyampaikan terima kasih dari kami Kementerian Keuangan, dari Direktorat Jenderal Pajak, dan dari seluruh pengelola anggaran pendapatan belanja negara. Karena Ibu, Bapak semua telah menjadi pahlawan yang membantu penerimaan negara, membantu belanja-belanja negara kita sampai dengan saat ini." Saya meyakini sejak lama, menurut pengalaman sejarah negara demokrasi modern, pajak adalah "nexus and leverage", pengait dan pengungkit bagi perkembangan kapasitas negara, penguatan kesejahteraan rakyat, dan penjamin kehidupan demokrasi dan politik yang sehat. Syaratnya, diskursus terus dirawat. Saling hormat pada kontrak sosial, penghargaan pada hak, dan apa yang dikatakan Margareth Levi: Pajak itu quasi-voluntary. Saya akan taat kalau merasakan manfaatnya. Mari terus merawat diskursus penting ini. Menkeu Suahasil telah memulai dengan keterbukaan dan kerendahan hati.


























