
Andi Widjajanto Ungkap: Hasil Sadapan Listyo Dicetak Lalu Dibawa Kurir ke Dua Kota gelora.co/2026/11/andi-widja…


Andi Widjajanto Ungkap: Hasil Sadapan Listyo Dicetak Lalu Dibawa Kurir ke Dua Kota gelora.co/2026/11/andi-widja…

Kenapa Takut..? Kok Takut...? Anehnya masih bisa Keluar Negeri,Jika betul ada yg Beniat Makar,Tentunya Presiden diamankan dan betul² Steril tidak boleh Kemana,. Jika betul Lingkaran Istan sekarang sangat Steril maka Prabowo akan Terima laporan Palsu dari Pembantunya..🤭

Jaga Banten Jaga Ujung Kulon Tolak Pemindahan Badak Bercula Satu...

President Trump joins Russia’s Vladimir Putin and China’s Xi Jinping for a group photo at the APEC summit, shaking hands as world leaders come together for high-level talks. The moment unfolds against a backdrop of U.S.-China technology restrictions and competing economic priorities, with attention now turning to the leaders’ reported Thursday meeting. Read more: foxnews.com/live-news/trump-…

Bareskrim Polri menggeledah rumah di Cipete, Jaksel, yang diduga menjadi posko Irjen Eko Hadi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal Simak video selengkapnya di shorturl.at/ufooC #HardNews_Hukum #NewsOneVideo #CariBeritaditvOne #BareskrimPolri #PenyadapanIlegal #FO02

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diminta segera melakukan sterilisasi menyeluruh di lingkar inti kepresidenan dari personel yang diduga merupakan titipan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso (Juru Bicara Partai Gerindra) mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk meninjau ulang dan “mensterilkan” personel di lingkungan terdekat Presiden, terutama yang merupakan rekomendasi pejabat kepolisian era Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Desakan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Sugiat menilai evaluasi ini penting untuk menutup celah penyusupan yang dapat mengancam keamanan Presiden dan memengaruhi arah kebijakan pemerintah. Ia secara khusus meminta pemeriksaan terhadap anggota Paspampres dan jajaran birokrasi di lingkungan Kemensetneg. Sugiat juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden yang dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengamanan Istana. Ia meminta Kemensetneg memperkuat perangkat teknologi untuk mendeteksi ancaman penyadapan, baik yang dipasang langsung maupun jarak jauh. Menurutnya, Istana seharusnya memiliki sistem deteksi yang memadai agar Presiden dapat menjalankan agenda strategis tanpa intervensi pihak berkepentingan, serta mampu “memenangkan pertarungan melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat.” (Faisal Aristama rmol.id)

Breaking News RUU Perampasan Aset tak berlaku surut, banyak koruptor bernapas lega.
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat. Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej mengatakan, RUU tersebut mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana, mulai dari korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. "Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas," kata Eddy. Ia menambahkan, RUU tersebut juga mengatur perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Sementara itu, dalam draf RUU yang diterima kumparan, Pasal 72 mengatur bahwa ketentuan perampasan dan pengelolaan aset tidak berlaku surut. Artinya, aturan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. "Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dalam Undang-Undang ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diberlakukan," demikian bunyi Pasal 72. 📸: Dok. Antara. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R322 | R070 | E164 | E023 | E025 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Jadi Korban Sadap Listyo Sigit Cs Tapi OTT Aman? KPK Buka Suara, Cuma Satu Kebocoran yang Terbukti! KPK ikut masuk daftar target penyadapan ilegal Listyo Sigit Cs, tapi lembaga antirasuah itu buru-buru menegaskan satu hal, rahasia operasi tangkap tangan mereka tidak ikut bocor. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memastikan dugaan penyadapan terhadap KPK sama sekali tidak berkaitan dengan isu kebocoran informasi OTT yang selama ini beredar. Taufik menjelaskan, setiap isu kebocoran di Kedeputian Penindakan, baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan, sudah diklarifikasi secara internal. “Apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran, yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu,” kata Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, dikutip Selasa (17/11/2026). Dari semua isu yang beredar, hanya satu yang terbukti. “Sampai saat ini pun, ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu,” sambungnya. Dias yang dimaksud adalah Setya Budi Dias Oktavianto, staf administrasi KPK yang diduga membocorkan informasi perkara pemerasan terhadap Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Taufik juga menegaskan garis pemisahnya dengan tegas. “Untuk hal-hal yang terkait kebocoran-kebocoran di luar kegiatan yang dilakukan oleh APH lain itu tidak ada kaitannya dengan yang ada di kegiatan di KPK gitu. Tetapi pastinya ketika memang ada informasi yang menyangkut perkara yang ada di KPK sendiri, tentu itu akan menjadi ranah di KPK,” jelas Taufik. Alasannya sederhana, informasi soal OTT hanya diketahui internal KPK saja.Latar belakangnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membongkar daftar target penyadapan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026). Daftarnya panjang, mulai dari Presiden Prabowo, lingkar istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, sampai mahasiswa. Suyudi menegaskan mereka adalah korban yang diduga disadap, bukan pelaku, dan status sebagai sasaran tidak bisa dimaknai sebagai keterlibatan dalam tindak pidana. Warganet menyambut pernyataan KPK ini dengan dua kubu. Ada yang lega karena OTT ternyata tidak bocor ke mana-mana, tapi ada juga yang tetap skeptis dan menuntut bukti lebih jauh. Yang jelas, penyidikan perkara Pemalang kini mendekati akhir dan segera dilimpahkan ke persidangan, sementara penyidikan kasus penyadapan sendiri sudah memeriksa 28 saksi dan 6 ahli serta menyita 15 telepon genggam.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membenarkan adanya permintaan bantuan penggeledahan dari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) ke PT Megaspeed International Indonesia, yang merupakan anak perusahaan cloud computing asal Singapura, Megaspeed International. Perusahaan ini diduga memfasilitasi penyelundupan chip Nvidia dari Amerika ke Tiongkok. #Kapolri #FBI #PenyelundupanChip #Nvidia #Megaspeed #BeritaInternasional #PrimeTimeNewsMetroTV

PEMILU 2029 JANGAN CURANG LAGI‼️ PDI Perjuangan menegaskan: kecurangan tidak boleh terulang di Pemilu 2029. Cukup sekali demokrasi kita dipermainkan. Masih segar di ingatan kita bagaimana Pemilu 2024 dirusak dari hulu ke hilir. Aturan main diubah lewat Putusan MK Nomor 90/2023 demi membuka jalan bagi Gibran. Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Ketua MK Anwar Usman, paman Gibran, melanggar etik berat dan mencopotnya dari kursi ketua. KPU menerima pendaftaran Gibran sebelum mengubah peraturannya sendiri, hingga DKPP menjatuhkan peringatan keras terakhir kepada ketuanya. Penyelundupan Pasal 18 ayat (3) dalam PKPU No 19/2023 untuk meloloskan Gibran. Cara-cara manipulatif mengubah aturan di tengah permainan. Belum cukup. Bansos digelontorkan besar-besaran menjelang hari pencoblosan. Aparat negara & kepala desa dikerahkan. Sirekap menampilkan angka yang berbeda dengan formulir di TPS. Laporan pelanggaran menumpuk, tetapi banyak yang kandas di Gakkumdu. Kekuasaan bekerja, sementara lembaga yg seharusnya menjaga justru diam. Karena itu, PDI Perjuangan tidak tinggal diam. Pada 18–19 November 2026, DPP PDI Perjuangan menggelar Focus Group Discussion atas penyusunan (Daftar Inventarisasi Masalah) DIM RUU Pemilu. Mantan hakim MK, akademisi, pakar hukum pidana, ahli forensik digital, hingga pegiat pemilu dari Perludem, NETGRIT, JPPR, dan KIPP diajak menguji dua DIM usulan Partai: penegakan hukum atas pelanggaran dan kecurangan pemilu, serta desain sistem dan tata kelola tahapan pemilu. Tujuannya jelas: setiap kecurangan harus punya larangan yg tegas, sanksi yg pasti, dan lembaga yg berani menindak. Penyalahgunaan jabatan, sumber daya negara, dan politik uang harus bisa dihukum, siapa pun pelakunya. Pemilu adalah hak rakyat, bukan milik penguasa. Pasal 22E UUD 1945 menjamin pemilu yg jujur & adil. Maka fokus RUU Pemilu adalah bagaimana menutup kecurangan Pemilu dgn belajar dari Pemilu sebelumnya. 2029 bukan untuk dicurangi lagi. #Pemilu2029JanganCurangLagi

Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyebut rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi instrumen pemulihan kerugian korban kejahatan keuangan, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Menurutnya, melalui mekanisme penjualan aset pelaku tindak pidana, korban berpeluang memperoleh ganti rugi secara langsung. Habiburokhman juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Ia menyatakan sejumlah perlindungan telah dimasukkan dalam rancangan undang-undang untuk mencegah aturan tersebut dijadikan alat kekuasaan maupun pemerasan terhadap masyarakat. #RUUPerampasanAset #Habiburokhman #InvestasiBodong #MetroHariIni

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-29 ASEAN-Jepang, KTT ke-23 ASEAN-India, dan KTT ke-21 Asia Timur (East Asia Summit/EAS) di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Selasa, 17 November 2026. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah pandangan dan mendorong penguatan kerja sama antarnegara, antara lain: 1. Mendorong penguatan kemitraan strategis ASEAN-Jepang melalui aksi nyata dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan, memperkuat ketahanan ekonomi dan energi, serta mengembangkan kerja sama maritim dan transformasi digital. 2. Mendorong penguatan kerja sama ASEAN-India di bidang maritim dan konektivitas, termasuk rencana pengembangan Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nicobar, serta kolaborasi di bidang kesehatan, industri farmasi, teknologi medis, dan penanggulangan bencana. 3. Menekankan pentingnya dialog, kepercayaan strategis, dan kerja sama konkret dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Presiden menegaskan bahwa Indo-Pasifik harus menjadi kawasan kerja sama, bukan arena konfrontasi. 4. Menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (*two-state solution*) sebagai jalan menuju perdamaian yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui partisipasi dalam rangkaian KTT tersebut, Indonesia terus memperkuat peran aktifnya dalam membangun kemitraan strategis, menjaga stabilitas kawasan, serta mendorong terciptanya perdamaian dan kemakmuran bersama.


Istana Pastikan Otomatis 'Steril' Lingkaran Prabowo dari Orang Listyo Sigit Wamensesneg Juri Ardiantoro memastikan pihaknya melakukan bersih-bersih di lingkungan Istana Kepresidenan dari personel yang terkait dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Evaluasi menyeluruh terhadap ASN maupun tenaga profesional itu disebut sebagai prosedur rutin. “Kita kan di Istana itu ada Setneg, KSP, Bakom. Yang pasti kita akan sudah hal yang biasa lah kita memeriksa semua yang bekerja di lingkungan istana. Baik PNS maupun yang tenaga profesional kan,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Alma Fikhasari/PRMN

Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Seluruh fraksi DPR menyatakan setuju terhadap RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat II. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. Turut hadir Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III, Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Dari pemerintah, hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan KemenPAN-RB. Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. "Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco. "Setuju," jawab peserta rapat.

Buat petisi Raffi Ahmad mundur.
Buya Eson@emerson_yuntho 15h